<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian Tambahan Penghasilan pegawai di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarolangun. Didalam penelitian ini juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan upaya yang dilakukan, serta merancang sistem pemberian TPP berbasis kinerja. Desain penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di BKPSDM Kabupaten Sarolangun pada besaran yang diterima pegawai sama rata antar pegawai disetiap golongan. Untuk bobot presensi penilaian kinerja pegawai pada unsur disiplin lebih besar dibanding prestasi kerja pegawai. Selain itu absensi dan penilaian kinerja pegawai juga masih dilakukan secara manual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai belum sepenuhnya berbasis kinerja yang menggunakan prinsip sistem merit. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga perlu melakukan analisis jabatan dan evaluasi jabatan untuk membuat kelas jabatan dan memberikan harga jabatan di setiap kelas jabatan. Agar sistem pemberian TPP ini berjalan dengan baik, maka diperlukan juga penilaian kinerja dan absensi berbasis elektronik seperti yang dilakukan best practice di Pemkot Bandung. Dengan begitu kinerja pegawai lebih terukur, pemberian tunjangan lebih adil dan transparan, serta target sasaran kerja pegawai lebih jelas.]]>
Copyrights © 2020
