Lex Publica
Vol. 4 No. 1 (2017)

KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Sosiologis)

Elita Purnamasari (Unknown)



Article Info

Publish Date
28 Oct 2017

Abstract

Elita Purnamasari, kewenangan penyidik polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (suatu tinjauan sosiologis). Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dan dilakukan secara masif melibatkan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan yang cukup serta tingkat ekonomi yang baik. Pemberantasan korupsi terus dilakukan dengan menyertakan para penegak hukum khususnya pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kewenangan Penyidik polri berdasarkan KUHAP maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh POLRI walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lahir dan mempunyai kewenangan yang besar. Semuanya itu mempunyai tujuan yang sama memberantas tindak pidana korupsi guna menciptakan masyarakat yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Copyrights © 2017






Journal Info

Abbrev

lexpublica

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Lex Publica (e-issn 2579-8855; p-issn 2354-9181) is an international, double blind peer reviewed, open access journal, featuring scholarly work which examines critical developments in the substance and process of legal systems throughout the world. Lex Publica published biannually online every June ...