ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja)

Muhammad Firhan Maulana (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)
Iqbal Ahmady (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Vol 7, No 4 (2022): November 2022

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kekumuhan ini. Di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak terdapat lingkungan dan permukiman yang memiliki kualitas rendah. Berdasarkan data wilayah kumuh Kota Banda Aceh, kawasan Kecamatan Kutaraja meliputi Gampong Keudah dan Gampong Jawa menjadi wilayah dengan luasan kumuh yang tinggi serta mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Banda Aceh terkhusus di wilayah Kecamatan Kutaraja. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai alat untuk membedah fenomena ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja belum berjalan secara maksimal. Sumber daya, komunikasi dan disposisi dari implementator merupakan faktor penghambat jalannya program ini dikarenakan keterbatasan anggaran hingga keseriusan dari pelaksana program menjadi penghambat terlaksananya program ini secara maksimal. Dalam proses implementasi program Kota Tanpa Kumuh ini juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang menjadikan penyelesaian kumuh di wilayah Kutaraja belum sepenuhnya selesai dan kurang tepat sasaran. Sikap eksekutor harus lebih serius dalam melaksanakan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh dan melibatkan elemen-elemen diluar pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Stekholder lainnya sehingga Program Kota Tanpa Kumuh bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.Kata Kunci : implementasi kebijakan, KOTAKU, hambatanANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF KOTA TANPA KUMUH MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING IN THE CITY OF BANDA ACEH(Case Study of Kota Tanpa Kumuh Program in Kutaraja District)Banda Aceh as the capital of Aceh Province, is also not completely separated from this slum problem. In the Banda Aceh City area, there are still many neighborhoods and settlements that have low quality. Based on data from the slums of Banda Aceh City, the Kutaraja sub-district area, including Gampong Keudah and Gampong Jawa, is an area with a high slum area and gets high priority in its implementation. This study aims to determine the policy implementation process of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program carried out by the Ministry of Public Works and Public Housing in Banda Aceh City, especially in the Kutaraja District area. This research uses Edward III's Policy Implementation theory as a tool to dissect this phenomenon. The method in this study uses a qualitative approach. The results showed that the implementation of the KOTAKU Program in Kutaraja District has not run optimally. The resources, communication, and disposition of the implementer are factors that hinder the course of this program due to budget constraints and the seriousness of the program implementer to inhibit the implementation of this program to the fullest. The process of implementing the KOTAKU program, also has several obstacles in its implementation, which makes the settlement of slums in the Kutaraja area not yet fully completed and not on target. The executor's attitude must be more serious in implementing the KOTAKU Program policy and involve elements outside the government, such as non-governmental organizations and other stakeholders, so that the KOTAKU Program can run according to procedures and on target.Keywords: Policy implementation, KOTAKU, obstacle