<![CDATA[Persoalan utama dalam kinerja keuangan di level pusat maupun daerah menjadi suatu hal krusial untuk terus dilakukan perbaikan. Salah satu solusi yang diajukan dalam perbaikan hal tersebut adalah melakukan perubahan budaya kerja di berbagai lembaga pengguna anggaran. Berbagai faktor yang menjadi tantangan sekaligus hambatan diantaranya adalah kurangnya koordinasi, tidak efisiennya birokrasi, kurang optimalnya pendapatan, persoalan terkait realisasi anggaran, serta terbatasnya infrastruktur penunjang. Pandemi covid-19 yang melanda dunia pada dua tahun terakhir tentu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan di Indonesia baik di level nasional maupun daerah. Kebijakan refocusing dan realokasi menjadi kebijakan yang dilakukan guna menyelamatkan kondisi fiskal nasional dan daerah yang disaat bersamaan harus mampu menangangi kondisi kesehatan masyarkat akibat pandemi. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan dan risiko alokasi belanja daerah dan berbagai alternatif solusinya adalah pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam pengelolaan keuangan di level daerah selain inovasi pelayanan, peningkatan pengawasan juga menjadi hal penting dan perlu untuk terus diupayakan sebagai fungsi dari check & balance dalam pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu untuk menyeimbangkannya diperlukan fungsi-fungsi pengawasan yang tepat dan propossional. Peningkatan kapasitas SDM juga penting, terlebih guna mencapai cita-cita efisiensi dalam konteks reformasi birokrasi.]]>
Copyrights © 2023
