Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh

Zainal Abidin (Universitas Andalas)

Journal of Governance and Social Policy
Vol 2, No 2 (2021): DECEMBER 2021

Salah satu keistimewaan Aceh yang diberikan oleh pemerintah pusat pasca reformasi dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh adalah terkait dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, kemudian peran tersebut juga kembali dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun, dalam implementasinya ternyata ulama belum diberikan peran yang signifikan dalam penetapan kebijakan di ranah lokal. Ulama hanya berperan dalam kebijakan terkait kegamaan saja, tidak seluruh bidang aspek pemerintahan. Dalam praktinya, kebijakan yang dibahas bersama antara Pemerintah, Dewan, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sering diabaikan, sehingga paket kebijakan pemerintah daerah lebih dominan dikendalikan oleh kepentingan pemerintah daerah dan Dewan. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwasanya kedudukan MPU kurang tepat dikatakan sebagai mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan Dewan, namun lebih kepada sekedar pemberi nasehat saja.One of the privileges of Aceh given by the central government after the reform under the legal umbrella of Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of Aceh is related to the role of ulama in determining regional policies, then this role is also re-asserted in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Government. However, in its implementation, it turns out that the ulama have not been given a significant role in setting policies in the local sphere. Ulama only play a role in policies related to religion, not all aspects of government. In practice, policies that are discussed jointly between the Government, the Council, and the Ulema Consultative Council (MPU) are often ignored, so that the regional government's policy package is more dominantly controlled by the interests of the regional government and the Council. This condition also shows that the MPU's position is not appropriate to say that it is an equal partner with the regional government and the Council, but rather merely as an advisor.