Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat

Rizqi Bachtiar (FISIP, Universitas Brawijaya)
Dewi Laksmi Dwi Pramesti (FISIP, Universitas Brawijaya)
Hanna Eka Pratiwi (FISIP, Universitas Brawijaya)
Naghma Saniyyah (FISIP, Universitas Brawijaya)

Journal of Governance and Social Policy
Vol 1, No 2 (2020): DECEMBER 2020

Birokrasi merupakan unsur yang penting bagi sebuah negara. Esensi dari kinerja birokrasi sendiri berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Birokrasi digital membuka peluang untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun ternyata masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital. Hal ini dikarenakan masih saja tampak di beberapa daerah masyarakat yang lebih memilih menggunakan cara konvensional dalam kegiatannya yang berkaitan dengan birokrasi. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya menginisiasi dan meluncurkan birokrasi digital. Pembahasan dalam artikel ini mencoba melihat bagaimana kondisi kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital, dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data sekunder. Dari beberapa faktor yang ada, yang cukup mempengaruhi ketidaksiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital diantaranya yakni faktor budaya adopsi teknologi yang tidak merata, kualitas SDM yang masih rendah, dan adanya ketimpangan infrastruktur. Untuk menekan semua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam birokrasi digital, penting kiranya untuk memastikan kualitas pendidikan, memperkuat e-literacy, melakukan sosialisasi secara intensif, serta mengusahakan pendistribusian infrastruktur teknologi.Bureaucracy is an important element for a country. The essence of bureaucracy performance is related to fulfilling the desires of the citizen. Digital bureaucracy opens opportunities to improve bureaucratic performance and opens the widest possible opportunity for people to participate. Therefore, citizen participation is needed here. But in fact, the citizen is not truly prepared to participate in the digital bureaucracy because some citizens still use the conventional methods in their activities related to the bureaucracy. Even though the government is intensively initiating a digital bureaucracy, this article discusses how citizens' condition is to participate in the digital bureaucracy using qualitative-descriptive methods and secondary data. Of the several existing factors, the cultural factors of uneven technology adoption, low quality of human resources, and the existence of infrastructure inequality are the factors that influence citizen unpreparedness to participate in the digital bureaucracy. To suppress it all, it is important to ensure the quality of education, strengthen e-literacy, conduct intensive socialization, and seek technology infrastructure distribution.