Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah dalam rangka pengembalian hak negara dari dana BLBI dengan kehadiran Satgas BLBI dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. Metode penelitian yang dilakukan dilakukan adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan keberadaan Satgas BLBI dapat menjadi solusi penyelesaian kasus BLBI yang telah didukung dengan penguatan peran dan fungsi PUPN. Walaupun demikian, tantangan terhadap pemulihan uang negara dari dana BLBI tetap ada, seperti adanya gugatan hukum dan keberadaan aset obligor BLBI di luar negeri.
Copyrights © 2023