<![CDATA[Salah satu wujud Jabatan Fungsional terbuka yang memungkinkan ada di instansi Pusat maupun Instansi Daerah adalah Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) dimana di lingkungan Pemerintah Daerah juga telah ada JFPP untuk mendukung proses pengelolaan BMD. Selaku Instansi Pembina, Kementerian Keuangan c.q. DJKN perlu memitigasi berbagai persoalan terkait dukungan yang di butuhkan para JFPP di Instansi Daerah (lingkungan Pemerintah Daerah) agar kemudian tidak menimbulkan masalah/ganjalan dalam implementasi fungsionalisasi jabatan Penilai Pemerintah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan bentuk dukungan apa saja yang sekiranya dibutuhkan JFPP di lingkungan Pemda dalam implementasi fungsional penilai di kondisi saat ini, berikut memetakan dukungan yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi, untuk segera dipenuhi dan dicari alternatif solusi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi fungsional Penilai Pemerintah dalam kondisi saat ini. Kajian ini menghimpun data melalui kuesioner yang ditujukan kepada JFPP Penilai di lingkungan Pemerintah Daerah, sementara dan analisis yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG). Berdasarkan hasil penjumlahan pada penilaian Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) didapatkan hasil bahwa aspek “belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” menjadi aspek prioritas pertama yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah yang perlu didukung untuk ditindaklanjuti/diatasi. Selanjutnya, kiranya perlu disiapkan konstruksi kebijakan untuk mengantisipasi masalah terkait berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh JFPP di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai urutan prioritas yang paling mendesak, serius dan mempunyai potensi meluas jika tidak segera diatasi.]]>
Copyrights © 2022
