KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA

Berlyan RS, Aryanita
Fildza S, Azzahra
Sutan M, Jeremia

Jurnal Lex Suprema
Vol 5, No 1 (2023)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.Kata Kunci: Kewenangan, Badan Keamanan Laut, Hukum Laut