PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (3) PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI TUBAN (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban)

Hadafi Saifan Abrar

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023

Hadafi Saifan Abrar, Tunggul Anshari Setia Negara, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Kabupaten Tuban melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan memberikan payung hukum terkait penanggulangan dan pencegahan stunting dengan dikeluarkanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Salah satu ruang lingkup dalam penanganan tersebut adalah pelaksanaan aksi konvergensi yang tercantum dalam Pasal 8 Perbup tersebut. Dimana aksi konvergensi tersebut dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Tuban di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan telah membentuk tim percepatan penanggulangan stunting (tim TPPS). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (3) dalam Perbup tersebut. Namun kenyataanya dari total 311 Desa di Tuban baru terbentuk 17 tim TPPS tersebut. Hal ini tentu menghambat percepatan penanggulangan penurunan stunting di tuban. Padahal dewasa ini program percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabuoaten Tuban? dan Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di kabuaten Tuban. Jenis penelitian ini menggunakan social legal studi dengan mewawancarai Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Hasil yang didapatkan adalah, pertama bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban harus membentuk tim TPPS tingkat Kabupaten yang ditandatangain oleh Bupati. Kemudian tim TPPS ini melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan untuk membentuk tim TPPS di tingkat kecamatan. Setelah itu Camat membentuk tim TPPS tingkat kecamatan dan melakukan sosialisasi kepada setiap Desa atau Kelurahan untuk segera membentuk tim TPPS tingkat Desa atau Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah. Kedua bahwa ada beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi Pasal 8 ayat (3) Perbup Nomor 49 Tahun 2019. Diantaranya adalah: (i) keterbatasan tenaga kesehatan; (ii) lemahnya monitoring dan evaluasi; (iii) keterbatasan anggaran. Kata Kunci: Penanggulangan Stunting, Dinas Kesehatan, Tim TPPS ABSTRACT The Regency of Tuban has taken some measures to prevent and as countermeasures against stunting preceded by the issuance of Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Prevention. One of the measures is the convergence as intended in Article 8 of the Regent Regulation. This convergence can be performed as long as the local governments of Tuban at the regency, district, and village levels form a team in charge of the acceleration of stunting prevention (TPPS team). This is in line with the mandate outlined in Article 8 paragraph (3) of the Regent Regulation. However, of the total 311 villages in Tuban, there have been only 17 TPPS teams. This situation certainly hampers the measures taken to accelerate stunting prevention in Tuban, while this program should be the national priority to optimally assure the health of the people. Departing from this issue, this research aims to find out how Article 8 paragraph (3) of Regent Regulation Number 49 of 2019 is implemented to accelerate stunting prevention in Tuban Regency. What factors hamper the implementation of Article 8 paragraph (3) of Regent Regulation Number 49 of 2019 regarding stunting prevention in Tuban? This research employed socio-legal studies involving interviews with the staff of the Health Agency in the Regency of Tuban. The research results reveal that the local government of the Regency of Tuban should form a TPPS team at the Regency level, and the document for this team formation must be signed by the Regent. The TPPS team should then disseminate the information concerned at the district level to form the team at the district level. This step is followed by the formation of a TPPS team and the dissemination of information in the village or sub-district to encourage the formation of a TPPS team in the village and sub-district, and this approach requires the signature of the village head or lurah (urban village leader). Several factors such as (i) a shortage of health workers; (ii) a lack of proper monitoring and evaluation; and (iii) a limited budget seem to hamper the acceleration. Keywords: stunting prevention, health agency, TPPS team