<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang pemilihan kepala daerah di kabupaten muna, serta Untuk menganalisis, menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 apakah sudah memberikan keadilan kepada masyarakat kabupaten muna.Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara kritis, untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan tema yang dirumuskan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : (1) Pemohon keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi belum mencerminkan keadilan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya Masyarakat kabupaten Muna yang terlibat langsung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna;Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :(1) Seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan alasan-alasan dari semua yang terlibat dalam perkara tersebut, dan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah ada, selain itu Mahkamah harus pula menyandingkan antara UU No. 8/2015 dengan UU No. 1/2015 dan PKPU No. 10/2015; (2) Seharusnya Mahkamah Konstitusi sebelum benar-benar menjatuhkan putusan harus memperhatikan asas-asas keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the constitution, sudah sepatutnya putusan-putusan yang dikeluarkan memenuhi unsur keadilan prosedural dan keadilan subtansial.Kata Kunci : Analisis, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan kepala daerah. ABSTRACT This study aims to analyze and explain the consideration of the judge in imposing the Decision No. 120 / PHP.BUP-XIV / 2016 on local elections in the district muna, as well as to analyze, explain the Constitutional Court Decision No. 120 / PHP.BUP-XIV / 2016 is already Provide justice to the muna district community. This type of research is normative legal research using secondary materials obtained from library materials consisting of primary and secondary legal materials. The instrument of collecting legal materials is carried out through identification procedures, and the inventory of primary legal materials and secondary legal materials critically, subsequently through a logical classification process systematically in accordance with the theme formulated. Based on the research results can be concluded that: (1) The applicant objected to the Election Commission Decision on Establishment muna Summary of Results of Vote Count and Results of Election of Regent and Vice Regent 2015; (2) The decision of the Constitutional Court has not yet reflected the justice of the people of Southeast Sulawesi, especially the muna District People who are directly involved in the election of Regent and Vice Regent of muna Regency;As a recommendation from the results of this study are: (1) Should the Constitutional Court in exercising its authority must consider the reasons of all those involved in the case, and should consider the evidence that already exist, in addition, the Court must also reconcile between the Law No. 8/2015 with Law no. 1/2015 and PKPU no. 10/2015; (2) Supposedly the Constitutional Court before actually deciding the ruling should pay attention to the principles of justice that exist in the midst of society. The Constitutional Court is the guardian of the constitution, it is appropriate that the verdicts issued comply with elements of procedural justice and substantial justice.Keywords: Analysis, Decision, Constitutional Court, Election of regional head]]>
Copyrights © 2021
