Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Lampung

Tabah Maryanah (Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unoversitas Lampung)
Hertanto Hertanto (Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unoversitas Lampung)
Syarief Makhya (Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unoversitas Lampung)
Pitojo Budiono (Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unoversitas Lampung)
Arizka Warganegara (Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unoversitas Lampung)

Jurnal Pengabdian Dharma Wacana
Vol 3, No 4 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalamhal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyelenggaraan pemilu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Realitasnya, penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah belum sepenuhnya luber dan jurdil karena terjadi pelangaran atau kecurangan yang justru dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah pelanggaran etika pemilu. Oleh karena itu perlu penguatan etika kepada para penyelenggara pemilu. Pengabdian dilaksanakan menggunakan metode focus group discussion secara daring menggunakan platform zoom meeting. Kegiatan diikuti oleh komisioner dan ketua sekretariat KPU dan Bawaslu Provinsi serta 14 Kabupaten/Kota di Lampung serta mahasiswa, alumni, dan masyarakat. Setelah mengikuti FGD pemahaman dan afeksi tentang etika dan regulasi cukup baik dan meningkat setelah mengikuti FGD. Kegiatan pengabdian ini memiliki makna yang penting dan strategis untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung ke depan.