<![CDATA[Perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara tergolongrelatif tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu penyebab utama dariketertinggalan tersebut diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang selalubertumpu pada dimensi sektoral. Ini tampak jelas dengan dominannya penerapanasas dekosentrasi dan orientasi sektoral pemerintahh pusat. Penerapan di daerahpun nampaknya tidak jauh berbeda, terlihat dari kuatnya fanatisme dinas danpendekatan sektoral dalam RPJMD. Hal ini tercermin dari dokumen-dokumenperencanaan yang tidak mempunyai perincian program dan aksi hingga kecamatan,apalagi kelurahan (Kuncoro, 2012).Ketertinggalan pembangunan jelas akan menimbulkan permasalahan dandampak yang lebih besar terhadap pengentasan jumlah kemiskinan, pengangguran,penyediaan lapangan kerja, serta dapat menghambat upaya pengurangan tingkatketimpangan pendapatan secara regional dalam suatu daerah. Karena itu, perludilakukan suatu strategi percepatan pembangunan bagi daerah-daerah tertinggal.]]>
Copyrights © 0000
