HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA (Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia)

Hasan, Hamsah ( IAIN Palopo Sulawesi Selatan)

Al-Ahkam
Volume 25, Nomor 1, April 2015

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan kembali isu tentang hubungan Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkritisi perkembangan serta pasang-surut hubungan Islam dan negara yang sangat dinamis mewarnai peta perpolitikan di Indonesia yang kental dengan tradisi Islam. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan Islam dan negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.***This article aims to discuss the issues of the relationship between Islam and state in the Islamic political perspective in Indonesia. This study was motivated by the desire to criticize the development and “up and down” relationship between Islam and state that is very dynamic coloring political situation in “Islamic majority country” Indonesia. This article concluded that understanding the relationship between religion and state with Islamic political approach is not meant to establish a religious state or an Islamic state of Indonesia, but more on filling spaces are functionally religion in order society, nation and state. The relationship between Islam and state can be integrated in a functional relationship equally aspire to nobility. Even integralistic, symbiotic, and secularistic relations, each should be viewed as a form of complementary. Facing the development of modernization, the relationship between Islam and state should be articulated as an effort to always adapt to the development of society in its various aspects, such as: the globalization of the world political economy, science and technology, the development issues of democracy, gender, human rights, pluralism, both nationally and internationally.***Keywords: Relasi Islam dan negara, politik Islam, integralistik, sekularistik