<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menejabarkan tentang Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan Dispensasi Kawin dan Implikasi dari Kebijakan Dispensasi Kawin di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskripstif. Hasil ditemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jepara semakin meningkat sebelum ataupun setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi kawin yang seharusnya diajukan karena alasan mendesak, tetapi pada masyarakat Kabupaten Jepara masih sangat mudah untuk mendapatkan diluar alasan yang mendesak. Pernikahan memanglah hak manusia, namun ada kewajiban yang harus ditaati karena kita masih berlindung dibawah hukum. Apabila hal tersebut dilakukan sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena telah memperbolehkan pernikahan dibawah usia]]>
Copyrights © 2023
