<![CDATA[Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan besar terhadap susunan kelembagaan negara. Sebelum adanya amandemen Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR) ditempatkan sebaagai Lembaga Tertinggi Negara dibandingkan Lembaga Negara lainnya yang diamantkan melaksanakan kedaulatan rakyat. selain itu amandemen juga membawa perubahan pola hubungan antar Lembaga Negara dari pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power). Namun dalam pelaksanaanya konsep separation of power tidak serta merta meniadakan hubungan antar Lembaga Negara secara mutlak. Hal ni sejalan dengan diterapkannya prinsip check and balances yang memberikan ruang kepada masing-masing Lembaga Negara untuk dapat mengawasi Lembaga negara lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan yang berfokus pada penerapan prinsip check and balances dalam konsep trias politika dan di Negara Demokrasi Indonesia]]>
Copyrights © 2021
