Kecurangan pengadaan barang dan jasa merupakan masalah krusial di pemerintahan. Perkembangan tekonologi informasi yang semakian massif dinilai dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan mendorong transparansi. Kebijakan penerapan electronic government (e-government) merupakan sebuah terobosan untuk menjadikan pemerintah menjadi lebih terbuka. Penelitian ini menguji pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kecurangan pengadanaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya sistem informasi dan komunikasi dapat meminimalkan potensi kecurangan pengadaan barang dan jasa. Selaras dengan perspektif keagenan bahwa adanya informasi dan komunikasi dapat menurunkan asimetri informasi yang menyebabkan turunnya perilaku disfungional. Mekanisme informasi dan komunikasi mendorong transparansi yang semakin kuat sehingga berpotensi meminimalkan lobby dan negosiasi untuk memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa.
Copyrights © 2023