ANALISIS PASAL 50 HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1999 TERKAIT PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA SELAKU PEMEGANG HAK EKSKLUSIF TANPA PERJANJIAN LISENSI

Klarissia Beatriss Andiraputri

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023

Klarissia Beatriss Andiraputri, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah praktek monopoli yang dilakukan oleh pemegang hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi dikecualikan dari Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, serta untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaturan yang tepat tentang batasan dari penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak anti persaingan / praktek monopoli yang merupakan penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi tidak termasuk sebagai hal yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, serta belum diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga berdasarkan hasil studi penulis menyusun pengaturan yang dirasa tepat sebagai batasan dari penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi. Kata Kunci: Monopoli, Hak Eksklusif, Perjanjian Lisensi ABSTRACT This research aims to find out and analyze whether a monopolistic practice performed by a business with an exclusive right without any license agreement can be excluded from Article 50 letter b of Law Number 5 of 1999 and what regulation is appropriate regarding the restriction and implementation of the exclusive right without the license agreement involved. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches, discovering that anti-monopolistic practice tendency as part of an exclusive right not under a license agreement is not the matter that should be excluded from Article 50 letter b of Law Number 5 of 1999, and this matter is not yet regulated in Law Number 5 of 1999. This study, thus, offers a regulation that is deemed appropriate regarding the implementation of the executive right without any license agreement. Keywords: monopolistic, exclusive right, license agreement