ANALISIS PENGECUALIAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERAFILIASI DALAM PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Salsabila Rizqia Jasmin

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023

Salsabila Rizqia Jasmin, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait permasalahan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait pengecualian kewajiban pemberitahuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham antar perusahaan terafiliasi kepada KPPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran komparatif. Setelah dilakukan analisis, perumusan Pasal 7 seharusnya tidak diatur secara mutlak bagi seluruh transaksi perusahaan terafiliasi, meskipun ratio legis dari Pasal 7 menyatakan transaksi perusahaan terafiliasi tidak berdampak pada relevant market, namun dalam beberapa keadaan transaksi perusahaan terafiliasi tetap berpeluang berdampak pada relevant market. Kemudian terkait timbulnya perbedaan penafsiran dalam Pasal 7 disebabkan karena perumusan Pasal 7 tidak mengatur secara tegas terkait subjek yang dikecualikannya, sehingga badan usaha sulit untuk melakukan self assessment atas transaksi yang dilakukannya. Kata Kunci: Perusahaan Terafiliasi, Merger, Konsolidasi, Akuisisi ABSTRACT This research discusses the issue of Article 7 of the Government Regulation Number 57 of 2010 concerning exceptions in the obligations of notification, merger, consolidation, and acquisition of shares between affiliated companies related to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches. primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and comparative interpretations. The analysis results indicate that Article 7 should not absolutely regulate all the transactions of affiliated companies although the ratio legis of Article 7 implies that the transactions in affiliated companies do not leave any relevant impacts on markets. However, several transactional conditions of affiliated companies may still affect relevant markets. Regarding the interpretation of Article 7, the formulation of this article does not strictly govern the excluded subjects. Thus, the businesses concerned have issues performing self-assessments or transactions. Keywords: affiliated companies, merger, consolidation, acquisition