RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD DAN PUTUSAN NO: 1/JN.ANAK/2022/MS.BNA)

Diana Nur Alisa

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023

Diana Nur Alisa, Fachrizal Afandi, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email: [e-mail] Abstrak Penelitian ini mengangkat masalah adanya perbedaan putusan pemerkosaan terhadap anak di Aceh. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya kasus serupa namun dengan putusan yang berbeda juga adanya kekhususan hukum pidana di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah ada pertentangan pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Aceh dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta menganalisa dasar pertimbangan hakim dan faktor yang menjadi pembeda penjatuhan putusan pada perkara permerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan Putusan Nomor No : 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan Kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan sistematis.Dari penelitian dengan metode diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 60 P/Hum/2015 Qanun jinayat bersifat lex specialis sehingga Pengaturan jarimah pemerkosaan di Aceh tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu dalam pertimbangan, hakim pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd mengabaikan alat bukti sehingga memutus bebas tedakwa sedangkan pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bna hakim tidak mengabaikan satupun alat bukti sehingga dapat memutus bersalah terdakwa. Faktor penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut adalah adanya perbedaan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti petunjuk dan alat bukti visum et repertum. Kata kunci: pemerkosaan, anak, aceh Abstract This research studies the court decision over the case of rape against a child in Aceh. This research topic departed from a similar case but under two different decisions and specifications of the criminal law in Aceh. This research aims to study and analyze the conflict probably arising between a regulation and a higher law regarding rape against a child in Aceh and the considerations made by the judge and the factors giving rise to these two dissenting decisions of 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd and 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic techniques. The research results discover that Supreme Court Decision Number 60/P/Hum/2015 of Qanun Jinayat is lex specialis, indicating that the regulation of rape as a jarimah in Aceh contravenes the higher law. Furthermore, Decision Number 1/JN.anak/2022/MS.Bpd overlooked existing proof, leading to the acquittal of the defendant. Decision Number 1/JN.anak/2022/MS.Bna, on the contrary, took into account all proof as the basis of declaring the defendant guilty. These two dissenting decisions resulted from different attitudes toward considering evidence and proof of visum et repertum. Keywords: rape, child, Aceh