<![CDATA[Elvaretha Natalia Kurniawan, Ardi Ferdian, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: elvarethan123@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan hukum mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan online dengan modus romance scam melalui aplikasi online dating yang mengakibatkan banyak kerugian korban tidak dapat terakomodir. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban modus romance scam dalam aplikasi online dating berdasarkan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum bagi korban modus romance scam melalui aplikasi online dating di Indonesia? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa romance scam tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi upaya penegakan hukumnya dapat didasarkan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Namun, perlindungan hukumnya masih belum terakomodir dengan baik karena UU ITE hanya mengatur mengenai hak korban untuk mempidanakan pelaku dan UU PSK masih mengkategorikan berdasarkan tindak pidana berupa pelanggaran HAM berat dan terorisme. Maka, terdapat suatu urgensi pembentukan lembaga serupa Federal Trade Commision seperti di Amerika Serikat dan melakukan reformulasi peraturan di Indonesia dengan memperluas kategori sebagaimana yang ada dalam UU PSK. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Romance Scam Abstract This research investigates the incompleteness of law concerning the regulation of the legal protection of romance scam victims on online dating apps through these research problems: (1) how is the legal protection of the victims of romance scams arising from online dating apps regulated according to positive law in Indonesia? (2) how can this legal protection be ideally regulated in Indonesia? This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research discovered that the case of romance scams as mentioned above is not governed by laws in Indonesia, but the enforcement of the law concerning this matter can refer to the provisions in Article 378 of the Penal Code and Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). However, the legal protection has not properly accommodated the issue because UU ITE only regulates the rights of the victims to file a lawsuit against offenders, and the Law concerning Witness and Victim Protection only highlights particular types of criminal offenses such as serious violations of human rights and terrorism. Therefore, it is considered essential to establish a special agent similar to Federal Trade Commission (FTC) in the US and set some regulatory formulation of the regulation in Indonesia by extending the categories existing in the Witness and Victim Protection Law. Keywords: legal protection, victim, romance scam]]>
Copyrights © 2023
