Tidak bisa dipungkiri bahwa Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) saat ini ikut memudahkan penyelengggaraan pemerintahan. Melalui TIK ini dikenallah istilah e-Government, yaitu pengembangan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Pemerintah terlalu fokus pada pengembangan e-Government, namun tidak menyadari bahwa sebenarnya diperlukan serangkaian langkah untuk memastikan masukan masyarakat betul-betul mengotimalkan pelaksanaan tugasnya. E-Governance mengemban fungsi yang luas, memastikan optimalnya hubungan dalam seluruh jaringan melalui penggunaan dan penerapan TIK. E-Governance adalah pendekatan prosedural dasar dan standar yang berhubungan dengan administrasi publik. Maraknya penggunaan social media menunjukkan gejala supply-driven. Governance hadir dalam sosok yang berwatak demand-side. Penelitian ini hendak menjawab bagaimanakah pola interaksi pemerintah-masyarakat yang dapat mengoptimalkan penggunaan social media. Atas dasar pemahaman akan iteraksi itulah dirumuskan model pengembangan TIK yang mengotimalkan kualitas interaksi antara kedua belah fihak.
Copyrights © 2013