<![CDATA[Aktivitas impor dan ekspor ilegal di Indonesia menjadi perkara yang sudah sangat berurat dan berakar, dimana perkara tersebut masuk ke dalam kawasan kepabeanan. Di Indonesia, dari segi yuridis, kepabeanan sendiri telah memiliki payung hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kepabeanan tersebut diawasi oleh JDBC. Akan tetapi meski secara yuridis telah memiliki aturan, hal tersebut tidak memberi jaminan akan terhindarnya negara dari adanya tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut dikarenakan, selain pada penegak hukumnya, dari segi yuridisnya, masih ada beberapa pasal yang masih multitafsir hingga memicu terjadinya aktivitas impor dan ekspor ilegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Aktivitas impor dan ekspor ilegal sendiri sangat berdampak pada stabilitas keuangan negara, mengingat sektor pabean cukup banyak menyumbangkan pendapatan bagi negara. Meski UU Kepabeanan telah memberikan landasan hukum akan kepabeanan, namun masih ada pasal-pasal yang multitafsir hingga memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan tersebut.]]>
Copyrights © 2022
