<![CDATA[Abstract The liberation of Sipadan and Ligitan Islands already lasts on December 16, 2002 the International Court of Justice. The loss of two islands is an adverse event for Indonesia, particularly in the enforcement areaof Indonesian waters. The second release of the events of this island not only result in Indonesia has lost most of its territory, but also have an impact on the emergence of new conflicts between Malaysia and Indonesia as the duplication claims in the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea. The duplication of this claim raises a lot of negative effects, especially for Indonesia, which is actually under UNCLOS 1982 is the owner of the region. The purpose of this thesis to discusses the juridical implications of the loss of Sipadan and Ligitan to the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea and the efforts to be made in Indonesia related to the duplication claims in the Exclusive Economic Zone Indonesia in the Sulawesi sea.This thesis uses normative law research, to explain the analysis related to the juridical implications of the loss of Sipadan and Ligitan to the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea and the efforts to be made in Indonesia related to the duplication claims in the Economic Zone Exclusive of Indonesia in the Sulawesi sea. In connection with this type of research is a normative law, then there are several approaches used that approach to law (statute approach), the approach to the concept. The material primary law and secondary law and tertiary legal materials. Analysis using descriptive interpretation of the law.The results showed that the juridical implications of the loss of Sipadan and Ligitan to the Exclusive Economic of Indonesia in the Sulawesi sea impact on the emergence of various problems in the region, among them: the problems of the border region between Indonesia and Malaysia, the problems of the economy, the problems of implementation of the government administration, problematic development and management, as well as defense and security. efforts to do Indonesia in completing the duplication or overlapping claims in the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Sulawesi Sea main diplomatic channels, MIHL/ITLOS, legal political effort by peaceful means. Two other efforts that can be done as an alternative is to let the dispute is not resolved and pathways MI or ICJ. Key words: Sipadan and Ligitan, Exclusive Economic Zone of Indonesia Abstrak  Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sudah belangsung pada tanggal 16 Desember 2002 lalu Mahkamah Internasional (International Court of Justice).Lepasnya kedua pulau tersebut merupakan peristiwa buruk bagi Indonesia khususnya dalam penegakan wilayah peraian Indonesia. Peristiwa lepasnya kedua pulau ini tidak hanya mengakibatkan Indonesia mengalami kehilangan sebagian dari wilayahnya tetapi juga berdampak pada munculnya konflik baru antara Malaysia dan Indonesia seperti dengan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi. Adanya duplikasi klaim ini menimbulkan banyak efek negatif terutama bagi Indonesia yang sebenarnya menurut UNCLOS 1982 merupakan pemilik dari wilayah tersebut. Penulisan tesis ini bertujuan untuk membahas implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dan upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, untuk menjelaskan analisis terkait dengan implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi dan upaya yang dapat dilakukan Indonesia terkait dengan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi. Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka ada beberapa pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach).Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisis menggunakan penafsiran hukum secara deskriptif analitis.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implikasi yuridis lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan terhadap Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Sulawesi berdampak pada munculnya berbagai masalah di wilayah tersebut, di antaranya: problematika perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia, problematika ekonomi, problematika pelaksanaan administrasi pemerintahan, problematika pengembangan dan pengelolaan, serta pertahan dan keamanan. upaya yang dapat dilakukan Indonesia dalam menyelesaikan adanya duplikasi (overlapping) klaim di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Sulawesi utamanya jalur diplomasi, MIHL/ITLOS, upaya politik hukum dengan cara damai. Dua upaya lainnya yang dapat dilakukan sebagai alternatif adalah dengan cara membiarkan sengketa tidak terselesaikan dan jalur MI atau ICJ.  Kata kunci: Sipadan dan Ligitan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia]]>
Copyrights © 2015
