Optimalisasi Penertiban Bangunan Di Sepanjang Sempadan Sungai (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)

Fredy Mustofani (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015

Kota Malang mempunyai permasalahan mengenai banyaknya bangunan yang dibangun di sepanjang sempadan sungai. Bangunan-bangunan tersebut melanggar izin mendirikan bangunan. Melanggar izin dikarenakan sempadan sungai merupakan wilayah terbuka hijau, bukan merupakan wilayah yang dapat dijadikan pemukiman warga. Masalah bangunan di sempadan sungai ini menjadi perhatian khusus pemerintah, karena bangunan tersebut mencapai ratusan jumlahnya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalahan pelanggaran perizinan bangunan tersebut. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan usahanya untuk menindak serta menangani masalah pelanggaran perizinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan cara-cara yang dilakukan oleh Satpol PP dan BP2T untuk mengoptimalkan penertiban bangunan di sepanjang sempadan sungai dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pengahambat optimalisasi penertiban perizinan bangunan tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci : Optimalisasi, Perizinan, Bangunan, Sempadan Sungai.