SINERGITAS BADAN PENGELOLAAN PERIZINAN TERPADU DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PENGAWASAN DAN PENATAAN PEMASANGAN REKLAME PRODUK TEMBAKAU (Studi Implementasi Pasal 24 Peraturan Walikota Malang No. 19 Tahun 2013)

Moch Charis Suhud (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015

Berdasarkan hasil penelitin dapat disimpulkan (1) Sinergi Badan Pengelolaan Perizinan Terpadu Kota Malang mengelola perizinan reklame secara administratif melakukan pendataan dan pengawasan pengaturan pemasangan reklame produk tembakau agar pemasangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Malang sedangkan sinergi Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penindakan di lapangan dari izin reklame produk tembakau yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Malang yang telah diterbitkan oleh BP2T, penindakan tersebut adalah pencopotan dan pembersihan ruas-ruas jalan atau tempat-tempat yang bebas dari reklame rokok. (2) Faktor penghambat BP2T kurangnya kesadaran dari pemasang iklan, tidak mengikuti prosedur dan melakukan pemasangan reklame melalui EO seperti Advertesing sehingga banyak pemasangan yang tidak tepat di jalan-jalan protokol. . Faktor penghambat SATPOL PP dalam melakukan razia pemasangan rokok yang tidak sesuai adalah kekurangan personil dalam melakukan operasi penertiban, karena jumlah anggota tidak sebanding dengan besar wilayah Kota Malang saat ini, dan kurangnya anggaran untuk akomodasi di lapangan