PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU USAHA KARAOKE ATAU KAFE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MELEBIHI JAM OPERASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI)

Bintang Jaya Sailendra

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023

Bintang Jaya Sailendra, Tunggul Anshari Setia Negara, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Penelitian ini membahas terkait penegakan sanksi administrasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur batas jam operasional usaha karaoke atau kafe di Kabupaten Kediri, yaitu pukul 10.00 hingga 24.00 WIB. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal7ayat (2) tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri. Namun, berdasarkan pra- survei, terdapat sejumlah usaha karaoke atau kafe yang beroperasi melebihi jam operasional. Sehingga, terdapat kesenjangan antara das sein dan das sollen. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 dan (2) Apa faktor penghambat dan solusi penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014? Skripsi ini merupakan penelitian hukum sosio- legal yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah pertama bahwa penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 belum dilakukan secara efektif. Sedangkan, jawaban atas rumusan masalah kedua terbagi menjadi dua faktor penghambat, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah Satpol PP kurang personil, ketidakseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, dan ketidakjelasan prosedur bagi pelanggar aturan. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah terdapat beberapa pihak yang tidak kooperatif sehingga menghambat penegakan sanksi administrasi. Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014, dan Satuan Polisi Pamong Praja Abstract This research studies the enforcement of administrative sanction according to Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014 governing operational hours for karaoke and café businesses in the Regency of Kediri, which has been agreed from 10.00 to 24.00. This administrative measure is conducted by the Civil Service Police Unit of the Regency of Kediri. However, pre-survey results indicated that some karaoke businesses or cafes were operating more than the operational hours as regulated, showing that there is incongruence between das sein and das sollen. Departing from this issue, this research aims to study these two problems: (1) how the administrative sanction is imposed concerning exceeding operational hours that violate Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014 and (2) what hampering factors exist and what solutions can be given to help impose the administrative sanction concerning this issue. With socio-legal methods, this research reveals that, first, administrative sanction regarding the violation of Article 7 paragraph (2) of the Regent Regulation mentioned earlier has not been effectively given. Second, there are internal and external factors impeding the enforcement of the sanction. The internal factors involve the lack of staff of the police unit, less optimal measures taken by the Regent of Kediri to act, and unclear procedures that should affect violators. The external factors result from uncooperative parties obstructing the enforcement of the administrative sanction. Keywords: administrative sanction, Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014, Civil Service Police Unit