PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI DESA SIMPANG WARGA LUAR KABUPATEN BANJAR

Annisa Hidayati

Jentera Hukum Borneo
Vol. 4 No. 1 (2020): Januari 2020

Penelitian ini bertujuan untuk: 1), Mengetahui dan memperoleh data mengenai pelakanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar 2), Mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis, karena data diperoleh langsung dari fakta yang ada di masyarakat. Pengumpulan data melalui studi kasus, penelitian lapangan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Simpang Warga Luar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena hanya 3(tiga) tugas pokok yang dilaksanakan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakt, 2. faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dipngaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor pendorong yang meliputi Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor penghambat yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.