<![CDATA[Permasalahan tembakau di Australia merupakan penyebab kematian dan penyakit yang tertinggi di Australia. Sehingga pemerintah Australia melakukan strategi untuk menurunkan jumlah perokok melalui penerapan Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act) 2011. Namun, dalam permberlakuan TPP Act 2011 ini, Australia tidak memerhatikan kepentingan investor yang mengakibatkan pelanggaran beberapa ketentuan Hukum Internasional yaitu The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 dan Trade Related Aspect of Intelectual Property Right (TRIPS). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian bahan-bahan ini dianalisis dan ditarik kesimpulan dari analisis bahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan TPP Act 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Australia mengakibatkan ketidakseimbangan antara rezim Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Investasi Internasional. Karena pemerintah Australia dinilai tidak adil dan melakukan diskriminasi terhadap investor produk tembakau.]]>
Copyrights © 2022
