<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Perjanjian Perkawinansebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015 serta untukmengetahui Peran Notaris terkait pembuatan akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan MahkamahKonstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis Sosiologis yaitupenelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yangberlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undanganyang sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam pembuatan Akta PerjanjianPerkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015 maka dapatdisimpulkan bahwa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapatdiadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusiperjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan dilangsungkan dan Notarismasih memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan mekanisme yang dipakaiadalah dengan menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan Pasal1338 KUHPerdata tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syaratsah perjanjian.Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan, Putusan MK]]>
Copyrights © 2022
