<![CDATA[Berkembangnya bidang usaha properti, khususnya pembangunan rumah deret telah menimbulkan fenomena baru mengenai jual beli rumah deret beserta hak atas tanahnya dengan sistem Pre Project Selling dengan mendasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Jual beli rumah deret yang belum memenuhi syarat-syarat akan menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli rumah deret tersebut. Permasalahan yang kerap muncul dalam jual beli rumah deret yang sedang dibangun oleh pelaku pembangunan berdasarkan PPJB adalah aspek-aspek mengenai konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli rumah deret dengan sistem pre project selling berdasarkan PPJB. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah konsumen memperoleh perlindungan hukum internal dan eksternal. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menegaskan bahwa rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui PPJB jika sudah ada kepastian mengenai keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen), UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Pekerjaan Uumum Perumahan Rakyar (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah.Kata kunci : Rumah Deret, Jual beli, PPJB]]>
Copyrights © 2020
