DISHARMONI PENGATURAN KEWAJIBAN MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

I Putu Arya Satwika

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, April 2023

I Putu Arya Satwika, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Artikel ini akan membahas mengenai inkonsistensi pengaturan kewajiban menempuh upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun pendapat para ahli mengenai upaya administratif khususnya pada sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Hasil pembahasan menunjukkan terjadi disharmoni pengaturan mengenai kewajiban menempuh upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Inkonsistenasi peraturan ini menimbulkan akibat hukum terjadinya ketidakpastian hukum di masyarakat mengenai kewajiban menempuh upaya administratif dalam sengketa perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan dan konflik peraturan yang kemudian harus diselesaikan dengan asas-asas penyelesaian konflik peraturan hukum. Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Upaya Administratif, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Abstract This article discusses the inconsistency of the regulation that makes an administrative measure compulsory in a tort as a dispute committed by a government official. This discussion refers to laws, books, journals, or experts’ thoughts about administrative measures, especially in a tort committed by a government official. The research result reveals that there is disharmony between the regulation regarding the case as in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 concerning Guidelines of Disputes Resolution regarding disputes involving Government Officials and the Authority to Judge Torts committed by an Institution and/or an Official Government (Onrechtmatige overheidsdaad) and Supreme Court Circular Letter Number 5 of 2021 concerning the Enforcement of the Results of Plenary Session of the Chamber of Supreme Court of 2021 as the guidelines of Task Execution at Court. Such inconsistency results in a legal consequence regarding the requirement to take an administrative measure following the tort committed by a government official, and this conflict has to be settled according to the principles of legal conflict resolution. Keywords: state administrative court, administrative measure, tort committed by a government official