IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENETAPKAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR TANPA SURAT REKOMENDASI DARI LPSK (STUDI PUTUSAN 86/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mdn)

Ruth Nabasa

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023

Ruth Nabasa, Alfons Zakaria, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan putusan hakim yang menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa surat rekomendasi LPSK pada putusan 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis 2 (dua) mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Penetapan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator pada Putusan 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. telah sesuai dengan Pasal 10A angka 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014? 2. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Hakim yang menetapkan Terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa Surat Rekomendasi dari LPSK? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu terdakwa tidak didampingi oleh LPSK, putusan hakim dalam menetapkan Justice Collaborator tidak mendasarkan kepada surat rekomendasi dari LPSK dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10A angka 4 UU PSK yang secara rigid mengamanatkan adanya surat rekomendasi LPSK. Implikasi yuridis putusan hakim yang menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa surat rekomendasi dari LPSK yakni putusan sah sesuai Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan putusan dapat diajukan upaya hukum banding oleh penuntut umum. Kata Kunci: justice collaborator, putusan hakim, korupsi, surat rekomendasi Abstract This research studies the judicial verdict declaring a defendant as a justice collaborator without any recommendation letter issued by Witness and Victim Protection Institution (henceforth referred to as LPSK), specifically on Decision Number 86/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Mdn. Departing from this issue, this research aims to delve into: 1. Does Decision Number 86/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn to declare a defendant as a justice collaborator comply with Article 10A point 4 of Law Number 31 of 2014? 2. How does the Juridical Implication of the Decision concerned without any letter of recommendation from LPSK apply? This research employed a normative- juridical method. The research results reveal that the defendant was not accompanied by the LPSK. The decision to declare the defendant as a justice collaborator did not refer to the letter of recommendation from the LPSK, and this certainly contravenes the provision of Article 10A point 4 of Witness and Victim Protection Law which rigidly requires LPSK to issue a recommendation letter. The juridical implication of this judicial verdict declaring the defendant as a justice collaborator without a recommendation involves the legal decision according to Article 195 of Criminal Code Procedure and Article 197 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure and an appeal that could be proposed by general prosecutors. Keywords: justice collaborator, verdict, corruption, recommendation letter