<![CDATA[Penghindaran pajak telah menjadi isu global yang banyak diperbincangkan di berbagai negara di dunia. Setiap tahun diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp 69 triliun akibat skema penghindaran pajak di Indonesia. Untuk mencegah kerugian negara, pemerintah dapat berperan aktif dengan merumuskan aturan anti penghindaran. Melalui metode kualitatif, tulisan ini mencoba menjelaskan konsep dan praktik penghindaran pajak secara umum, serta aturan anti penghindaran pajak yang berlaku di Indonesia. Dalam merumuskan kebijakan perpajakan diperlukan pertimbangan yang terencana dan sistematis untuk mengetahui praktik-praktik penghindaran pajak, seperti (i) peran internal perusahaan dalam penghindaran pajak, (ii) peran eksternal perusahaan dalam penghindaran pajak, (iii) penghindaran pajak praktik dalam jangka panjang, (iv) praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, (v) penghindaran pajak melalui negara-negara suaka pajak, dan (vii) dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Terdapat kendala dalam perumusan aturan anti penghindaran pajak di Indonesia, dimana pemerintah dihadapkan pada wajib pajak yang mampu memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Dalam kaitan ini, pemerintah telah berupaya untuk mencegah penghindaran pajak melalui penerapan kebijakan seperti anti thin capitalization, CFC rule, transfer pricing, dan anti treaty shopping. Namun, kebijakan yang masuk dalam kategori SAAR dinilai belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan instrumen GAAR yang saat ini diterapkan di berbagai negara.]]>
Copyrights © 2023
