<![CDATA[Di Indonesia, konsepsi tentang pelayanan pemerintahan seringkali secara bersama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Hal tersebut sangat terkait dengan pelayanan publik sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi maupun swasta. Pelayanan publik tidak mudah, dan banyak Negara yang gagal melakukan pelayanan publik yang baik bagi warganya karena kondisi yang rumit, sengaja dibuat berbelit-belit, boros, terlalu prosedural, tidak efektif bahkan amat menyebalkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Adapun penerima pelayanan publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan termasuk pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, teknik analisis data yang digunakan untuk mendekripsikan data penelitian sesuai dengan variabel yang akan diteliti dan tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan menjelaskan dan menganalisis tentang fenomena yang diteliti.]]>
Copyrights © 2023
