Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023

PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Djakit Prihartono (Universitas Muhammadiyah Jakarta)



Article Info

Publish Date
30 Jun 2023

Abstract

Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan karena banyaknya permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diselesaikan seperti pelayanan publik kurang responsive, kurang informatif, kurang koordinasi dan lain sebagainya. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0, manfaat penerapan dan hambatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang berasal dari jurnal, artikel, prosiding dan lain sebagainya. Teknik analisis data yakni yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 harus berdasarkan beberapa indikator diantaranya support, capacity dan value. Manfaat penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 yakni dapat meningkatkan efektivitas efisiensi dan mengurangi biaya, meningkatkan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi. Penerapan pelayanan publik berbasis e-governance pada era revolusi industri 4.0 tentunya memiliki beberapa hambatan diantaranya tangible, intangible dan very intangible. Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-governance, Revolusi Industri 4.0

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

kebijakan

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi ...