PERAN DESA ADAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KETENTUAN PIDANA BERASAL DARI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHP BARU

Zain, Mochamad Adib (Mahkamah Agung)

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

AbstractKeberadaan Desa Adat yang diatur dalam Undang-Undang tentang Desa merupakan pengakuan pertama atas Masyarakat Hukum Adat dengan memberikan wewenang besar berkaitan dengan hak asal-usul yang di antaranya penerapan dan pengembangan hukum adat. Pengakuan dilakukan kembali melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tindak pidana adat diakui sejajar dengan tindak pidana dalam Undang-Undang. Terhadap Pengakuan-Pengakuan tersebut menarik dikaji tentang bagaimana perumusan hukum yang hidup dalam masyarakat oleh KUHP? dan bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh Desa Adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan delik adat sesuai dengan KUHP? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan dengan data sekunder berupa buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan Desa Adat dan kaitannya dalam penerapana pidana adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan pidana adat dalam KUHP dilakukan untuk lebih memberikan keadilan kepada masyarakat dan menghormati eksistensi hukum adat yang masih hidup. Dalam KUHP tersebut tindak pidana adat diatur sedikit karena akan diatur dalam Peraturan Daerah. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa Desa Adat wajib dilibatkan secara aktif dalam perumusan pidana adat oleh Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya, Desa Adat memiliki peran dalam penegakkan pidana adat baik secara langsung maupun tidak langsung.Kata Kunci : Desa Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Adat;AbstractThe presence of Customary Villages, as regulated in the Village Law, is the first recognition of Customary Law Communities and grants them great authority related to their rights of origin, including the application and development of customary law. Customary criminal law is recognized as equal to criminal law under the law. Against these Recognitions, it is interesting to study how the formulation of the law that lives in the community by the Criminal Code? and what role can Customary Villages take in formulating and implementing customary offenses in compliance with the Criminal Code? The method used in this research is normative legal research that focuses on library research with secondary data in the form of books, articles, research results, laws and regulations, and expert opinions relating to the Customary Village and its relation to the application of customary law. The results showed that the formulation of customary criminal law in the Criminal Code was conducted to provide more justice to the community and to respect the presence of living customary law. In the Criminal Code, customary criminal offenses are regulated slightly because they will be regulated in Regional Regulations. Second, the Customary Village must be actively involved in formulation of the customary criminal law. In its implementation, the Customary Village has a role in the enforcement of customary criminal law directly and indirectly.Keywords : The Customary Village, The Criminal Code, the customary criminal law.