AbstrakE-commerce merupakan salah satu isu kontemporer dimana meniadakan para pihak yang bertransaksi dalam satu tempat dan barang hanya ditawarkan melalui foto dilengkapi dengan deskripsi. Sehingga, khiyar yang berlaku dalam e-commerce akan berbeda dengan jual beli konvensional. Dengan kata lain, hanya khiyar tertentu saja yang berlaku dalam e-commerce. Meskipun khiyar berlaku dalam e-commerce, istilah khiyar bahkan tidak begitu familiar dikalangan pebisnis atau masyarakat muslim. Padahal, status khiyar menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi khiyar dalam e-commerce (kajian konstruksi hukum ekonomi syariah). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi al-Qur’an dan hadis, bahan hukum sekunder meliputi buku/kitab dan jurnal dan bahan hukum tersier yaitu kamus besar Bahasa Indonesia. Sementara, teknik pengumpulan bahan hukum tersebut adalah studi pustaka dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai literatur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi khiyar dalam e-commerce (kajian konstruksi hukum ekonomi syariah), terdapat 4 (empat) model khiyar yaitu: Pertama, khiyar karena cacat pada barang, terdiri atas khiyar aib, khiyar wasf dan khiyar tadlis. Kedua, khiyar karena kesepakatan pihak akad (penjual dan pembeli) yaitu khiyarsyarat. Kedua khiyar tersebut berlaku dalam e-commerce dengan menerapkan return-refund. Ketiga, khiyar karena belum menyaksikan barang yaitu khiyar ru’yah dengan menerapkan sistem pembayaran COD (Cash On Delivery). Dan, khiyar majlisdengan memaknai satu majlis (ittihadul majlis) adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi. Kata kunci: E-Commerce, Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar dan Konstruksi AbstractE-commerce is one of the contemporary issues which eliminates the parties who transact in one place and goods are only offered through photos accompanied by descriptions. Thus, the khiyar that applies in e-commerce will be different from conventional buying and selling. In other words, only certain khiyar are valid in e-commerce. Even though khiyar applies in e-commerce, the term khiyar is not even that familiar among business people or the Muslim community. In fact, according to fiqh scholars, the status of khiyar is lawful or permissible due to an urgent need to consider the benefit of each party conducting a transaction. This study aims to determine the implementation of khiyar in e-commerce (study of the construction of sharia economic law). This type of research is normative legal research with a conceptual approach and legal materials consisting of primary legal materials including the Qur'an and Hadith, secondary legal materials including books/books and journals and tertiary legal materials, namely the Big Indonesian Dictionary. . Meanwhile, the technique for gathering legal material is literature study by collecting, reading and reviewing various literature. The conclusion of this study shows that the implementation of khiyar in e-commerce (study of the construction of sharia economic law), there are 4 (four) models of khiyar, namely: First, khiyar due to defects in goods, consisting of khiyar disgrace, khiyar wasf and khiyar tadlis. Second, khiyar due to the agreement of the parties to the contract (seller and buyer), namely khiyar on terms. Both of these khiyar apply in e-commerce by applying return-refund. Third, khiyar because he has not seen the goods, namely khiyar ru'yah by implementing the COD (Cash On Delivery) payment system. And, khiyar majlis by interpreting one majlis (ittihadul majlis) is a time when both parties make transactions. Keywords: E-Commerce, Sharia Economic Law, Khiyar and Construction
Copyrights © 2023