<![CDATA[Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan jawaban atas judicial review atas Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUJF No. 42 Tahun 1999 menjadi polemik bagi pihak perusahaan pembiayaan yang dalam hal ini sebagai kreditur terkait tindakan parate eksekusi penyitaan unit / objek jaminan dilapangan atas akibat wanprestasi debitur dilakukan tanpa prosedur yang benar sehingga sering terjadi penarikan paksa dilapangan, Penelitian tesis ini diberi judul “Analisis klausula wanprestasi pada perjanjian pembiayaan (fidusia) sebelum dan setelah lahirnya putusan MK No:18/PUU-XVII/2019”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dilakukan pula penelitian empiris, dengan sifat penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 memberikan keadilan bagi pihak debitur yang selama ini dalam posisi yang lemah dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan, dan tidak dapat melakukan perlawanan jika dilakukannya parate eksekusi dilapangan oleh kreditur atas penentuan wanprestasi yang ditetapkan oleh kreditur. wanprestasi harus didasarkan adanya kesepakatan terlebih dahulu tentang wanprestasi debitur dan/atau atas dasar upaya hukum, kemudian utuk pelaksanaan eksekusi dilapangan sepanjang dilakukan secara sukarela dari debitur yang wanprestasi maka parate eksekusi masih diperbolehkan, upaya hukum yang bisa dilakukan untuk parate eksekusi jika masih terjadi penolakan dilapangan oleh debitur, yaitu melalui permohonan penetapan eksekusi di Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PUU-XIX/2021. Kata Kunci : Wanprestasi, Parate Eksekusi, Somasi.]]>
Copyrights © 2023
