<![CDATA[Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sering terjadi di beberapa instansi pemerintah, sehingga hingga saat ini belum teratasi sepenuhnya seperti kasus pelanggaran dan sikap hedonistik oleh oknum Pegawai Negeri Sipil telah mendapat perhatian publik sehingga dapat merusak reputasi institusi dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi pada PNS di Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini difokuskan pada upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan Disiplin dan Kode Etik PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Wakatobi pada RPJMD Kabupaten Wakatobi 2021-2026 melalui Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil bukan hanya tanggung jawab pegawai, tetapi juga tanggung jawab organisasi, sehingga organisasi harus menetapkan rencana aksi kebijakan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yaitu 1) Melakukan pertemuan sosialisasi tentang pengendalian dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2) Pemberian contoh yang baik, 3) Memberikan penghargaan dan sangsi, 4) Pelatihan dan pengembangan pegawai, 5) Membuat sistem pengawasan, 6) Pelaporan pelanggaran, 7) Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja pegawai, 8) Membuat sistem evaluasi kinerja.]]>
Copyrights © 2023
