<![CDATA[Paper ini membahas mengenai Keberadaan Pegawai Non PNS Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyaknya pegawai non PNS yang bekerja di instansi pemerintah sejak lama membuat pemerintah merespon permasalahan yang ada dengan membuat dua jenis kepegawaian dalam UU ASN yaitu PNS dan PPPK. Namun dalam manajemen PPPK telah ditentukan jabatan apa saja yang dapat menduduki sebagai PPPK, oleh karenanya bagaimana dengan pegawai non PNS yang telah bekerja di Instansi Pemerintah diluar dari jabatan PPPK yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu memecahkan permasalahan hukum dengan mengkaji norma-norma yang ada dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yakni di bulan Agustus 2020. Hasil dari penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dan diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dapat dimasukkan kedalam PPPK. Hal ini dikarenakan PPPK tidak memiliki hubungan dinas publik dengan negara dan pemerintah, namun hanya memiliki hubungan keperdataan atau hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Hak, kewajiban, macam pekerjaan, hari kerja, dan lain-lain bagi pegawai tidak tetap bukan derivasi dari hukum publik (hukum kepegawaian) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berasal dari perjanjian kerja. Saran atau rekomendasi yang Peneliti berikan kepada pimpinan BKN, yaitu perlu ada suatu revisi dalam aturan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan turunannya mengenai PPPK dengan melihat norma-norma hukum administrasi negara dengan peraturan perundangan-undangan yang lain, antara lain definisi mengenai PPPK dan manajemen PPPK yang meliputi perencanaan hingga cuti PPPK.]]>
Copyrights © 2020
