<![CDATA[Desakan penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan semakin tinggi sejak e-governance digaungkan. Hal tersebut dipertegas dengan munculnya gagasan Revolusi Industri 4.0 belakangan ini. Pemerintah diharuskan adaptif dan mampu mengoptimalkan teknologi dalam melayani masyarakat. Belum lagi di tengah kondisi pagebluk Covid-19 yang memaksa masyarakat membatasi mobilitas dan anjuran beraktivitas di rumah untuk memutus persebaran virus. Pada kondisi inilah kehadiran layanan pemerintah harus segera bertransformasi dalam bentuk daring. Penerapan teknologi dalam pelayanan publik saat ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru, Pemerintah Daerah sebagai pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sudah menerapkan pelayanan publik melalui aplikasi maupun sistem daring seperti dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, salah satunya di Yogyakarta. Namun penerapan teknologi pada pelayanan publik masih belum optimal sehingga implementasinya belum sesuai kondisi new normal. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dengan analisis deskriptif. Dari studi literatur, ditemukan salah satu metode untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yaitu infrastruktur e-government berupa sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dari pemerintah untuk penyediaan informasi dan pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber yang relevan untuk pembuat kebijakan untuk ASN di Indonesia dengan memberikan rekomendasi agar skema e-government dapat diimplementasikan sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta peningkatan efektifitas kerja dan keselamatan ASN dalam rangka menghadapi masa new normal.]]>
Copyrights © 2020
