<![CDATA[Artikel ini Sebagai upaya Good Governance, pemerintah membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien agar dapat melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas. Salah satu aspek yang sangat penting untuk dijunjung tinggi nilai akuntabilitasnya adalah pelaporan Barang Milik Negara (BMN) yang harus dibuat secara transparan, agar publik mengapresiasi kinerja pemerintah. Pengelolaan BMN merupakan kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dengan merilis suatu Sistem Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) serta faktor determinan apa saja yang dialami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui tiga metode yaitu: Observasi, Dokumentasi, Interview (wawancara). Temuan penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Dalam Pengelolaan Aset Negara Pada BBPSU berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala yang perlu diantisipasi agar proses pengelolaan Barang Milik Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien.]]>
Copyrights © 2023
