<![CDATA[Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan prostitusi. Dalam implementasi kebijakan publik, ada dua dimensi ruang yang harus dipenuhi agar dapat berjalan beriringan. Melihat suatu kebijakan yang akan dijalankan oleh instansi yang bertanggung jawab tentunya tidak lepas dari objek dimana dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Dengan menggunakan teknik pelaksanaan Charles O. Jones, lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam terutama pada fokus Organizer, Interpretasi dan Aplikasi. Peneliti mencoba mengumpulkan beberapa fakta di lapangan, antara lain organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan daerah yaitu: Satpol PP dan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo belum memadai dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki serta sumber daya yang belum memadai. Kedua, dari segi penafsiran pemahaman dari beberapa pihak mengenai Perda Nomor 27 Tahun 2004 ini, ternyata masyarakat memaknainya berbeda dengan Perda, terutama tidak merasa takut dan terancam sama sekali. implementasi regulasi sehingga sering terjadi kebocoran agenda operasi yang akan dilakukan. Penelitian di atas menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah masih belum sempurna.]]>
Copyrights © 2021
