ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2020/PN TRK TERKAIT TIDAK DILAKSANAKANNYA DIVERSI PADA KASUS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Mellinia Rahmasari

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023

Mellinia Rahmasari, Abdul Madjid, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: [e-mail] Abstrak Penerapan sistem diversi pada kasus anak ini memang seharusnya wajib dilaksanakan dengan mematuhi beberapa syarat yang ada yaitu anak yang sedang berhadapan dengan hukum ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis). Diketahui pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK ini tidak dilaksanakan upaya diversi. Sehingga pada penelitian ini menganalisis terkait dengan asas asas yang ada pada sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi atau tidak dengan adanya Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK dan ditemukan jawaban yaitu telah memenuhi beberapa asas yaitu asas non diskriminasi, asas penghargaan terhadap pendapat anak, dan asas pembinaan dan pembimbingan anak. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi adalah asas perlindungan, asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan asas penghindaran pembalasan. Terkait dengan kekuatan hukum putusan ini mengikat atau tidak, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena sebuah kekuatan hukum putusan tidak ada sangkut pautnya dengan diversi yang dilaksanakan di luar pengadilan. Kata Kunci: sistem peradilan pidana anak, diversi, anak sebagai pelaku tindak pidana, kekuatan hukum putusan Abstract This research was conducted to investigate and analyze how compulsory diversion is implemented according to Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime as in Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK. This diversion system for a child must take into account the requirements in which the child concerned is under 18 years old, sentenced under seven-years’ imprisonment, and not a repeat offender. This implementation seems to be the manifestation of the concept of restorative justice theory, which involves dispute settlement happening outside a court and is intended to help the recovery of the child instead of retaliation. However, under the court decision mentioned, the diversion was not implemented since there was no report of the diversion explaining whether the diversion was implemented or failed. Departing from this issue, this research studies whether the principles in the judicial system of juvenile crime were fulfilled or not under the Decision concerned. The research result reveals that the process involved has met the principles of non-discrimination, appreciation of the child’s opinions, coaching, and mentoring for the child, while the principles failing to be fulfilled are protection, the best interest of the child, life sustainability, development, proportionality, seizure of freedom, jail sentencing as the last resort, and aversion of retaliation. The Decision Number 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN TRK, however, still holds legal force since it has no bearing on the diversion that takes place outside a court. Keywords: the judicial system of juvenile crime, diversion, child as a young offender, the legal force of a decision