<![CDATA[Salah satu permasalahan yang terus muncul sebagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah permasalahan mengenai belanja daerah berupa belum berkualitasnya belanja daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih didominasinya anggaran untuk belanja pegawai dan rendahnya belanja infrastruktur di berbagai daerah. Dalam mengatasi permasalahan ini maka UU HKPD telah mengeluarkan pengaturan berupa peningkatan pengalokasian belanja daerah berupa penetapan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dan porsi minimum 40% untuk belanja infrastruktur. Adapun masa penyesuaian yang diberikan adalah lima tahun sejak UU HKPD ini diundangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis komitmen, kesiapan dan juga persiapan pemerintah daerah serta dampak yang dihadapi atas kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang mana dalam mendapatkan datanya dilakukan wawancara pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah daerah sebenarnya pesimis namun terpaksa siap dalam menerapkan kebijakan belanja berkualitas UU HKPD. Namun, tetap berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan daerahnya berkomitmen dalam mempersiapkan dan mengupayakan agar tercapainya kebijakan ini.]]>
Copyrights © 2023
