<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan materi muatan tentang larangan bermain layangan pada Perda Sambas tentang ketertiban umum, dan bagaimana kesesuaian materi muatan pengaturan larangan bermain layangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan materi muatan tentang larangan bermain layangan yang termuat pada Perda Sambas tentang ketertiban umum Pasal 22 berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan bicara mengenai kesesuaian materi muatan pengaturan larangan bermain layangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahwa Pasal 22 Perda Sambas tentang ketertiban umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.]]>
Copyrights © 2021
