Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol. 16 No. 4 (2011): Edisi September

PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA PEJABAT ATAS TINDAKAN MAL-ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN IZIN DI BIDANG LINGKUNGAN

Ahmad Basuki (Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya)



Article Info

Publish Date
27 Sep 2011

Abstract

Kuatnya arus demokratisasi sangat berpengaruh terhadap tuntutan good governance dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu segi positif dari tuntutan tersebut adalah dengan telah diadopsinya prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pejabat atas tindakan mal-administratif dalam penerbitan izin di bidang lingkungan. Atas dasar prinsip ini warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat mempersoalkan legalitas perizinan dan sekaligus meminta pertanggungjawaban hukum (pidana) kepada pejabat atas kerugian yang dideritanya.The democratic strengthen is very influencing to the demand of good governance in managing the government. One of the positive demand is it has been adopted the principle of accountability of the constitution of protection and management of environment for official functionary on the act of mal administration in establishing permit of environment field, Based on the principle community who become sacrifice of pollution of environment can appeal the legal permit and the responsibility of criminal case towards the official functionary of disadvantages they have got.

Copyrights © 2011






Journal Info

Abbrev

perspektif

Publisher

Subject

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

PERSPEKTIF is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are the results of original scientific research and review of legal interactions. PERSPEKTIF is published by the Institute for Research and Community Services (LPPM) of University of ...