Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Yosua William Pandapotan (Universitas Singaperbangsa Karawang)

Innovative: Journal Of Social Science Research
Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research

Kesulitan lainnya yang dialami para Pencari Suaka adalah bahwa pencari suaka harus menunggu waktu cukup lama hingga ditempatkan ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asalnya. Selama waktu pencari suaka singgah di negara transit seperti Indonesia tepatnya di Jakarta, Indonesia harus melindungi para pencari suaka tersebut untuk mendapatkan keadilan. Metode Penelitian ini dengan cara Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Tetapi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pencari suaka. Mereka merasa aman memasuki wilayah Indonesia, karena setiap imigran gelap yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka akan langsung dirujuk kepada United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).