Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terhadap Kendala Nazhirpada Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Alifia Nur Shafa (Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung)
Ifa Hanifia Senjiati (Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung)
Arif Rijal Anshori (Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung)

Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law

Abstract. This research was motivated by the discovery of individual nazhir obstacles in the Nurul Falah mosque, in practice there are waqf nazhirs who have not carried out the process of making waqf pledge deeds so that nazhirs do not have legal power to protect the waqf assets received, This study aims to analyze Government Regulation No. 42 of 2006 on nazhir constraints in the process of making waqf pledge deeds at the Nurul Falah mosque, Warung Jambe village, Cianjur regency. This research uses an empirical juridical approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data. The data collection used in this study used interview, observation, and documentation techniques. Then the data obtained is analyzed using descriptive analysis techniques using a qualitative approach. The results showed that the process of making AIW based on PP No. 42 of 2006 was divided into three, namely the first part related to making AIW. The second part is related to the procedure for making AIW. The third part is related to the registration and submission of AIW, the obstacles experienced by nazhir in the process of making the deed of pledge of waqf at the nurul Falah mosque in Warung Jambe village are Not completing administrative requirements, not processing the creation of AIW, not understanding the functions and duties, not managing and developing waqf property in accordance with the objectives, lack of nazhir knowledge of perpu, nazhir work as a sideline, Not knowing the institutions involved in making the waqf pledge deed, and lack of socialization from the authorities. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya kendala – kendala nazhir individu di masjid nurul falah, pada praktiknya terdapat nazhir wakaf yang belum melakukan proses pembuatan akta ikrar wakaf sehingga nazhir tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi aset wakaf yang diterima, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 terhadap kendala nazhir pada proses pembuatan akta ikrar wakaf di masjid Nurul Falah kampung Warung Jambe kabupaten cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang didapat di analisis menggunakan teknik analisis deksriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan proses pembuatan AIW berdasarkan PP No 42 Tahun 2006 terbagi menjadi tiga, yaitu bagian pertama terkait pembuatan AIW. Bagian kedua terkait tatacara pembuatan AIW. Bagian ketiga terkait pendaftaran dan penyerahan AIW, Kendala yang dialami nazhir pada proses pembuatan akta ikrar wakaf di masjid nurul Falah kampung Warung Jambe yaitu Tidak melengkapi persyaratan administrasi, tidak memproses pembuatan AIW, tidak memahami fungsi dan tugas, tidak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, kurangnya pengetahuan nazhir terhadap perpu, pekerjaan nazhir sebagai sampingan, tidak mengetahui lembaga – lembaga yang terkait dalam pembuatan akta ikrar wakaf, dan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang.